Majelis Nasional akan menggelar sidang paripurna pada hari Kamis (28/12) dan melakukan pemungutan suara pada dua RUU yang bertujuan untuk membentuk penasihat independen dalam menyelidiki Ibu Negara Kim Keon-hee dan skandal pembangunan Daejang-dong. 

RUU yang disebut "Klub Lima Miliar Won" bertujuan untuk membuat penyelidikan independen atas tuduhan penyuapan yang terkait dengan skandal Daejang-dong. Sementara RUU lainnya meminta penasihat khusus untuk menyelidiki tuduhan terkait keterlibatan ibu negara dalam kasus manipulasi harga saham Deutsche Motor.

Kedua RUU yang diloloskan dengan cepat oleh Majelis Nasional pada bulan April lalu, secara otomatis akan diajukan dalam sidang paripurna pada hari Kamis sesuai dengan Undang-Undang Majelis Nasional.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa terus menerus menentang RUU tersebut, dengan menyebutnya sebagai "RUU jahat yang menargetkan pemilihan umum", sementara Partai Demokrat (DP) selaku oposisi telah menyatakan niatnya untuk meloloskan hal itu dalam sidang paripurna hari Kamis.

RUU tersebut kemungkinan besar akan lolos dengan mulus jika kubu oposisi terus mendorongnya. Mengingat bahwa DP memiliki 167 kursi di parlemen, dan Partai Keadilan yang mendukung pengesahan RUU tersebut memiliki 6 kursi, sementara PPP hanya memiliki 112 kursi.

Sebuah RUU khusus mengenai tragedi Itaewon bulan Oktober lalu juga dapat diajukan pada hari Kamis, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak para korban tragedi kerumunan orang di Itaewon tahun lalu yang menyebabkan 159 orang meninggal dunia pada akhir pekan Halloween.