2 RUU Jaksa Khusus, yaitu 'UU Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Keon-hee' dan 'UU Jaksa Khusus Klub Lima Miliar Won Daejangdong' telah diloloskan dalam sidang paripurna Majelis Nasional Korea pada hari Kamis (28/12).

'UU Jaksa Khusus Klub Lima Miliar Won Daejangdong' lebih dulu diloloskan dengan suara bulat dalam pemungutan suara oleh 181 anggota parlemen dari partai oposisi termasuk Partai Demokrat Korea (DP), Partai Keadilan, dan lainnya.

Dengan lolosnya RUU tersebut, maka jaksa khusus yang direkomendasikan oleh partai oposisi kecuali DP dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) akan menginvestigasi para pejabat dari perusahaan pengembang properti Hwacheon Daeyu dan pejabat lainnya yang terlibat atas tuduhan pemberian suap, tindakan kolusi, dan sebagainya.

Selain itu, 'UU Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Keon-hee' juga diloloskan di dalam pemungutan suara yang menghadirkan 180 orang anggota partai oposisi. 

Secara garis besar, RUU tersebut akan mengungkap apakah ibu negara Kim Keon-hee mengambil bagian dalam kasus manipulasi harga saham Deutsche Motors menjelang tahun 2010 lalu. 

PPP yang tetap memprotes RUU tersebut tidak mengikuti pemungutan suara dan mengkritik para anggota partai oposisi. 

Dua RUU tersebut ditetapkan oleh partai oposisi pada bulan April lalu sebagai agenda yang cepat diloloskan, dan langsung diserahkan ke sidang paripurna Majelis Nasional Korea setelah 240 hari. 

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pihaknya akan memveto RUU tersebut. 

Untuk meloloskan kembali RUU Jaksa Khusus yang diveto Presiden, lebih dari dua per tiga anggota parlemen dari total jumlah anggota yang didaftarkan harus menyepakatinya.

Namun, partai berkuasa terpaksa mengalami beban yang berat dari segi politik menjelang pemilihan umum tahun depan.