Pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa telah menyetujui perpanjangan tambahan satu tahun, dalam jangka waktu kredit pajak sementara untuk investasi fasilitas yang berakhir pada akhir tahun lalu. 

Adapun kedua belah pihak akan mengupayakan naiknya tingkat pengurangan pajak penghasilan dalam transaksi di pasar tradisional, dari yang saat ini 40% menjadi 80% dalam paruh pertama tahun ini. 

Kepala komite kebijakan PBB Yu Eui-dong membeberkan kesepakatan tersebut setelah pertemuan untuk membahas arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2024 pada hari Rabu (03/01). 

Namun untuk melakukan kedua langkah tersebut, diperlukan revisi Undang-Undang Pembatasan Hal-Hal Khusus Mengenai Perpajakan.

Pemerintah dan PPP memperkirakan pulihnya pertumbuhan yang didorong oleh ekspor akan meningkat, seiring dengan stabilnya inflasi di tahun ini. Namun juga melontarkan kekhawatiran atas kemungkinan perlambatan permintaan domestik akibat inflasi yang berkepanjangan dan suku bunga yang tinggi, serta melemahnya investasi di sektor konstruksi. 

Demikian keduanya sepakat untuk lebih berfokus pada pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Langkah-langkah ekonomi lain yang juga disepakati dalam pertemuan itu, mencakup pembebasan tarif listrik senilai total 252 miliar won untuk 1,26 juta pengusaha kecil selama kuartal pertama tahun ini. Dukungan finansial senilai 2,3 triliun won rencananya juga akan disalurkan untuk membantu meringankan beban bunga bagi pengusaha kecil tersebut. 

Selain itu, PPP meminta pemerintah untuk memberikan bantuan pajak yang lebih besar, agar perusahaan dapat meningkatkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan, dan pemerintah telah menyetujui hal itu. 

Mengenai janji Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya untuk mengupayakan penghapusan pajak penghasilan yang diambil melalui investasi keuangan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengatakan revisi undang-undang terkait harus memerlukan negosiasi antara partai berkuasa dan oposisi.