Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya membahas dan meloloskan rancangan permintaan pertimbangan kembali terhadap 'Dua RUU Jaksa Khusus', yaitu 'UU Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Keon-hee' dan 'UU Jaksa Khusus Klub Lima Miliar Won Daejangdong' dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo.

PM Han mengatakan bahwa belum dapat dipastikan apakah 2 RUU Jaksa Khusus itu dibutuhkan untuk mengungkap fakta atau tidak. 

Ditambahkan pula, ia sangat menyesalkan atas lolosnya 2 RUU Jaksa Khusus itu yang berpotensi mengganggu keadilan dan netralitas, serta menimbulkan pertikaian politik pada waktu yang harus memperhatikan kehidupan rakyat. 

Menurut Han, 2 RUU Jaksa Khusus tersebut diloloskan secara sepihak oleh partai oposisi tanpa adanya pembahasan mendalam, dan hak rekomendasi jaksa khusus juga diberikan kepada partai oposisi. Untuk itu, jaksa khusus yang ditunjuk akan sulit melakukan investigasi yang adil dan netral dari politik. 

PM Han menjelaskan bahwa waktu investigasi oleh jaksa khusus yang berhubungan dengan periode pemilihan umum, bisa berpengaruh buruk pada hasil pemilihan, karena pelanggaran netralitas politik. Sehingga hal itu justru akan mengganggu pemilihan yang adil dan menimbulkan kekacauan dalam urusan kenegaraan. 

Sesuai hasil sidang kabinet tersebut, diperkirakan Presiden Yoon akan mengizinkan rancangan permintaan pertimbangan kembali terhadap 'Dua RUU Jaksa Khusus' sebagai hak veto keempat.