Angka Fertilitas Total (TFR) Korea Selatan semakin menurun, sehingga menempati urutan terbawah diantara negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) dengan 0,78 orang pada tahun lalu. 

Penurunan angka kelahiran merupakan tugas negara yang harus cepat dituntaskan, sehingga partai berkuasa dan oposisi mengumumkan langkah lanjutan terkait penurunan angka kelahiran sebagai janji dalam pemilu mendatang.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menyatakan bahwa pihaknya akan menerapkan cuti untuk mengasuh anak untuk segera dilaksanakan apabila ada permintaan. Serta akan mewajibkan cuti kelahiran anak untuk ayah selama satu bulan yang dibayarkan.  

Selain itu, PPP akan menaikkan batas tunjangan untuk cuti mengasuh anak hingga 2,1 juta won, dan menyediakan cuti selama lima hari dalam satu tahun untuk mengurus anak. 

Menurut PPP, pihaknya akan menyediakan departemen baru yang fokus untuk menangani berbagai kebijakan terkait kelahiran yang rendah bersamaan dengan alokasi anggaran yang stabil. 

Sementara itu, Partai Demokrat Korea (DP) juga menyatakan pihaknya akan memotong uang pinjaman dan suku bunga sesuai jumlah anak ketika suami dan istri yang baru menikah meminjam dana 100 juta won dengan jangka waktu 10 tahun. 

Selain itu, tunjangan anak senilai 200 ribu won per bulan akan dibayarkan, dan 100 ribu won per bulan dimasukkan ke rekening khusus agar satu orang anak bisa menerima bantuan dana senilai 100 juta won. 

Bagi suami istri yang memasuki tahun ke-10 pernikahan, pihaknya menyuguhkan rumah sewa yang berukuran 85 meter persegi sesuai jumlah anak. 

Partai-partai lainnya akan mengumumkan janji untuk mengatasi kelahiran rendah dalam waktu dekat.