Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengkritik Partai Demokrat Korea (DP) yang tidak menerima rancangan negosiasi terkait penangguhan perluasan lingkup subjek yang diterapkan UU Hukuman Atas Kecelakaan Serius Tempat Kerja.

Ketua Fraksi PPP,  Yoon Jae-ok, mengatakan bahwa partainya telah mengalah demi membantu keberlangsungan usaha yang mengalami kesulitan, namun meragukan identitas DP sebagai partai yang mengutamakan masyarakat.

PPP masih membuka kemungkinan negosiasi tambahan dengan menyatakan bahwa pihaknya bersedia mempertimbangkan rancangan negosiasi lain yang diusulkan oleh DP di kemudian hari. 

Menyusul insiden meninggalnya dua petugas pemadam kebakaran di Mungyeong, PPP menjanjikan kenaikan tujangan petugas pemadam kebakaran sebagai agenda partai dalam pemilihan umum 10 April mendatang.

Sementara itu, DP mengkritik agenda pemilihan umum PPP untuk menaikkan batasan uang simpanan nasabah, yang pernah diusulkan oleh DP pada tahun lalu. 

Ketua Fraksi DP Hong Ihk-pyo mengatakan bahwa UU Hukuman Atas Kecelakaan Serius Tempat Kerja telah disahkan, sehingga rencana penangguhan tersebut dianggap tidak konsisten. DP menilai akan sulit bagi kedua partai untuk melakukan negosiasi lebih lanjut.