Pemerintah Korea Selatan akan menggelar konferensi internasional yang mencakup sektor publik dan swasta, dalam rangka memperingati 10 tahun dirilisnya laporan Komisi Penyelidikan PBB (COI) yang memaparkan rezim Korea Utara melakukan pelanggaran HAM yang sistematis, meluas, dan berat.

Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Senin (12/02), para peserta dalam acara yang akan berlangsung pada paruh pertama tahun ini, dijadwalkan akan dihadiri secara daring dan sebagian lagi akan hadir langsung.

Gelaran konferensi itu akan mengarah pada distribusi kondisi HAM Korea Utara dan upaya untuk mencari solusi bersama dalam meningkatkan HAM di rezim itu, dengan mengundang para perwakilan dari pemerintah negara-negara utama dan lembaga internasional terkait HAM Korea Utara. 

COI didirikan pada bulan Maret tahun 2013 untuk menyerukan Korea Utara dalam memulai proses reformasi masalah HAM, dan merilis laporan COI PBB pada bulan Februari tahun berikutnya yang memuat rekomendasi dan pertimbangan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya secara sistematis.