Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa pengakuan Korea Utara sebagai rezim pemilik nuklir merupakan impian yang tidak akan terwujud.

Ungkapan itu untuk menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam wawancara baru-baru ini yang menyebut bahwa Korea Utara memiliki payung nuklirnya sendiri dan Rusia tidak memberikan bantuan kepada mereka.

Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan pada hari Kamis (14/03) mengatakan, jika Korea Utara mendapat pengakuan kepemilikan nuklir, maka efek ‘domino nuklir’ pasti akan terjadi di Asia Timur Laut, dan hal itu tidak menjamin keberlanjutan sistem Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Mengenai kemungkinan Korea Utara memiliki nuklir berdasarkan hasil pemilihan presiden pada tahun ini, perwakilan tersebut menegaskan pengakuan Korea Utara sebagai rezim pemilik nuklir tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.

Mengenai penilaian beberapa pihak bahwa otoritas Korea Utara menyesuaikan tingkat provokasi selama periode latihan bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perwakilan Kementerian Unifikasi itu mengatakan bahwa Korea Utara mungkin menetapkan waktu dan tingkat provokasi dengan standar dan tujuannya sendiri, baik untuk kebutuhan pengembangan senjata atau untuk mengirimkan pesan eksternal.

Terkait penyusunan rencana unifikasi baru ke depan, dia menuturkan, jika mengingat rencana unifikasi yang ada saat ini kurang mencerminkan perubahan zaman, wacana unifikasi baru perlu dibentuk, dengan format dan isinya akan ditetapkan setelah mengumpulkan pendapat yang cukup.