Rancangan Undang-undang (RUU) Jaksa Khusus tentang kematian seorang marinir tahun lalu, gagal mendapatkan dukungan dalam pemungutan suara ulang di sidang paripurna Majelis Nasional pada hari Selasa (28/05). 

Dengan total 295 suara, sebanyak 179 suara mendukung pengesahan, 111 suara menentang, dan 4 suara dibatalkan, sehingga gagal untuk mengumpulkan 197 suara yang dibutuhkan untuk mencapai mayoritas dua pertiga untuk pengesahan RUU tersebut.

RUU Jaksa Khusus Marinir sebelumnya telah disahkan oleh Majelis Nasional yang dipimpin oleh partai oposisi utama Partai Demokrat (DP) pada awal bulan ini, namun kemudian diveto oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

RUU tersebut menyerukan penunjukan jaksa khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Kantor Kepresidenan dan Kementerian Pertahanan dalam penyelidikan militer atas kematian Marinir Chae Su-geun, yang tewas dalam misi pencarian dan penyelamatan korban hujan lebat bulan Juli tahun lalu.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa telah menentang RUU tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka perlu melihat lebih dulu hasil investigasi yang sedang berlangsung oleh polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).