Kementerian Unifikasi Korea Selatan memperkirakan bahwa, Korea Utara kemungkinan akan menggelar Majelis Rakyat Tertinggi pada akhir bulan depan, dan membahas amandemen konstitusi serta deklarasi 'Perbatasan Maritim'.

Perwakilan Kementerian Unifikasi dalam pertemuan dengan wartawan pada hari Kamis (30/05) mengatakan bahwa Rapat Pleno Partai Buruh telah dijadwalkan pada akhir bulan Juni. Sehingga kemungkinan besar Majelis Rakyat Tertinggi akan diadakan pada akhir Juni atau awal Juli setelah rapat Partai Buruh itu.

Rapat Pleno Partai Buruh mengatur dan memandu semua proyek Partai Buruh selama periode ketika konvensi partai tidak diadakan, dan membahas serta memutuskan berbagai kebijakan utama internal dan eksternal. Oleh karena itu, rapat pleno ke-10 berfungsi sebagai tinjauan sementara terhadap implementasi kebijakan di paruh pertama tahun ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, mengingat Korea Utara memiliki tujuan untuk mengguncang masyarakat Korea Selatan melalui Majelis Rakyat Tertinggi, bulan Juni juga merupakan waktu pembukaan Majelis Nasional ke-22 setelah pemilihan umum Korea Selatan.

Secara khusus, ia menambahkan bahwa amandemen konstitusi, langkah-langkah terkait perjanjian antar-Korea, deklarasi perbatasan maritim, dan masalah organisasi akan dibahas dalam Majelis Rakyat Tertinggi.

Selanjutnya, akan ada tindakan yang diambil terhadap Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri atau tindakan untuk membuat pemotongan Jalur Gyeongui lebih terlihat.

Sebelumnya, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pertemuan ke-10 Majelis Rakyat Tertinggi ke-14 Januari lalu mengatakan pihaknya harus memantapkan Republik Korea sebagai musuh utama yang tidak dapat diubah dan menghapus konsep 'sebangsa'. 

Sementara itu, perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan menganalisis bahwa Korea Utara masih tetap berupaya untuk menghapus 'unifikasi' dengan cara propaganda menggunakan media YouTube dan TikTok, yang sering digunakan oleh masyarakat luar negeri.