Mosi untuk menunda perjanjian militer 19 September antarKorea akan diajukan dalam rapat Kabinet Korea Selatan yang akan digelar pada hari Selasa (04/06) besok, sehubungan dengan rangkaian provokasi Korea Utara terbaru, seperti distribusi balon sampah dan serangan gangguan GPS. 

Kantor Keamanan Nasional (NSC) mengatakan pada hari Senin (03/06) bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan koordinasi tingkat kerja yang dipimpin oleh Ketua NSC, Kim Tae-hyo dan memutuskan untuk menyerahkan agenda penangguhan seluruh perjanjian militer 19 September dalam rapat Kabinet pada hari Selasa besok. 

Menurut NSC, sebagian besar peserta dalam pertemuan hari Senin mengakui bahwa serangkaian provokasi yang dilakukan Korea Utara belakangan ini jelas memberikan kerugian dan ancaman yang nyata bagi masyarakat Korea Selatan. 

Ditambahkan, NSC juga menilai bahwa perjanjian militer tersebut kini sudah tidak sah karena Korea Utara secara sepihak telah menghapuskannya, bahkan memicu banyak masalah dalam postur pertahanan militer Korea Selatan. 

Selain itu, NSC juga sepakat untuk mengambil tanggapan tambahan yang sesuai, jika Korea Utara terus melakukan tindakan provokatif.