Rancangan pembatalan Kesepakatan Militer 19 September antara Korea Selatan dan Korea Utara diloloskan dalam sidang kabinet pada hari Selasa (04/06), sebagai tanggapan atas pengiriman balon sampah Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan.

Kesepakatan Militer 19 September yang melarang tindakan permusuhan antarKorea adalah salah satu kesepakatan dari Pernyataan Bersama Pyongyang yang ditandatangani oleh mantan Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada tahun 2018 lalu.

Namun, Korea Utara telah beberapa kali melanggar Kesepakatan Militer itu, dan akhirnya menyatakan mencabut Kesepakatan Militer secara sepihak pada bulan November tahun lalu.

Pemerintah Korea Selatan menilai, bahwa Kesepakatan Militer yang tidak berlaku justru menimbulkan masalah dalam postur kesiapsiagaan militer Korea Selatan.

Selanjutnya Presiden Yoon Suk Yeol telah menyetujui rancangan pembatalan Kesepakatan Militer pada hari Selasa ini untuk mencegah kekosongan militer. Persetujuan itu diputuskan hanya dalam beberapa jam setelah Kabinet meloloskan mosi tersebut.  

Apabila Kesepakatan Militer 19 September telah resmi dihentikan setelah pemberitahuan ke pihak Korea Utara, maka latihan militer di sekitar garis demarkasi akan kembali dilakukan. Dimana siaran propaganda lewat pengeras suara ke arah Korea Utara juga akan diterapkan kembali.

Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo mendesak Korea Utara untuk menghentikan segala bentuk provokasi yang mengancam perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea.