Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan pada hari Selasa (04/06) bahwa pihaknya akan memulihkan semua kegiatan militer di sepanjang Garis Demarkasi Militer dan pulau-pulau di barat laut yang sempat dibatasi di bawah Kesepakatan Militer 19 September AntarKorea tahun 2018. 

Hal itu mengacu pada penghentian Kesepakatan Militer yang telah resmi dicabut oleh pemerintah Korea Selatan dan mulai berlaku sejak pukul 15.00 hari Selasa.

Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Cho Chang-rae mengumumkan bahwa, pemerintah Korea Selatan telah meloloskan pembatalan Kesepakatan Militer 19 September dalam sidang kabinet hari Selasa, dan memutuskan untuk menghentikan segala isi dari Kesepakatan Militer tersebut sampai hubungan antara kedua Korea pulih kembali. 

Menurutnya, Kesepakatan Militer 19 September ditandatangani untuk menurunkan ketegangan militer antarKorea. Namun, Korea Utara terus melakukan provokasi dan melanggar kesepakatan tersebut seperti pengeluaran tembakan, peluncuran misil ke arah selatan Garis Batas Utara (NLL), serangan drone kecil ke Korea Selatan, dan masih banyak lagi.

Sebelumnya, Korea Utara telah membatalkan Kesepakatan Militer 19 September itu secara sepihak pada tanggal 23 November tahun lalu.

Direktur Cho mengatakan bahwa militer Korea Selatan tetap menjaga Kesepakatan Militer walaupun ada provokasi dan pelanggaran yang beruntun dari Korea Utara. Namun Pyongyang terus mengancam keselamatan dan aset Korea Selatan melalui gangguan sinyal GPS, peluncuran misil, pengiriman balon sampah ke Korea Selatan setelah gagalnya peluncuran satelit pengintai militer tanggal 27 Mei lalu. 

Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan memutuskan pembatalan Kesepakatan Militer 19 September agar militer Korea Selatan tidak mengalami gangguan dalam latihan yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan aset Korea Selatan. 

Penghentian Kesepakatan Militer tersebut berarti menormalkan kembali segala bentuk tindakan militer di sekitar Garis Demarkasi Militer, kepulauan Barat Laut yang hingga saat ini dibatasi oleh Kesepakatan Militer tersebut. 

Direktur Cho menjelaskan bahwa militer Korea Selatan akan mengambil langkah lanjutan yang dibutuhkan, dan apabila Korea Utara melakukan provokasi tambahan, maka militer Korea Selatan akan mengambil tindakan tegas di bawah postur kesiapsiagaan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan keputusan pembatalan Kesepakatan Militer 19 September kepada AS, Jepang, Cina dan Rusia pada hari Senin (03/06) kemarin.