Para presiden dari 37 fakultas kedokteran di seluruh Korea Selatan mendesak pemerintah agar mahasiswa fakultas kedokteran tidak akan dirugikan saat mengikuti ujian Kompetensi Dokter Nasional. 

Dewan presiden untuk kemajuan pendidikan sekolah kedokteran Korea Selatan pada hari Rabu (12/06) menyerahkan dokumen resmi yang berisi seruan tersebut kepada Kementerian Pendidikan Korea Selatan. 

Dalam rincian dokumen resmi itu, pemerintah diminta untuk dapat menyediakan langkah-langkah dalam mencegah terjadinya kerugian dalam ujian kompetensi dokter nasional bagi para mahasiswa yang akan kembali ke kelas, untuk dapat berhasil menyelesaikan kurikulum mereka dan bisa bekerja di bidang medis ke depannya. 

Selanjutnya mereka meminta pemerintah untuk memberikan dukungan agar universitas fakultas kedokteran dapat menghindari pengulangan nilai dengan menggelar kelas secara fleksibel dan tidak berkaitan dengan kerangka operasional akademik yang ada. 

Pemerintah juga diminta untuk menjamin pemberian dukungan keuangan dan administratif yang memadai agar mahasiswa bisa mendapatkan kualitas pendidikan kedokteran kelas dunia yang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terus berubah seiring zaman.

Di sisi lain, para profesor yang bekerja di Rumah Sakit Severance, seperti Rumah Sakit Severance Gangnam dan Rumah Sakit Severance Yongin, telah memutuskan untuk menangguhkan pengobatan rawat jalan dan operasi non-darurat tanpa batas waktu mulai tanggal 27 Juni sebagai bentuk protes terhadap reformasi medis pemerintah. 

Komite darurat yang terdiri dari para profesor kedokteran di Universitas Yonsei mengatakan pada hari Rabu, bahwa aksi protes itu akan hingga pemerintah memberikan langkah yang nyata untuk menuntaskan situasi pendidikan kedokteran saat ini.