Kementerian Unifikasi Korea Selatan mempublikasikan laporan 'Hak Asasi Manusia Korea Utara' untuk kedua kalinya pada tahun ini.

Kementerian Unifikasi menjelaskan bahwa laporan kali ini berdasarkan kesaksian dari 508 orang pembelot Korea Utara, dan kesaksian dari 141 orang yang baru diselidiki pada tahun 2023 lalu. 

Ditambahkan pula, pihaknya mencatatkan kasus eksekusi terhadap penduduk Korea Utara berusia 22 tahun yang menyebarkan 70 buah lagu dan 3 film Korea Selatan kepada tujuh orang warga Korea Utara untuk pertama kali berdasarkan kesaksian dari pembelot Korea Utara tersebut. 

Laporan HAM Korea Utara menyampaikan bahwa Pyongyang membatasi masyarakatnya melalui undang-undang, serta sering memeriksa telepon seluler mereka untuk membatasi penggunaan bahasa lisan dan tulisan Korea Selatan. 

Selain itu, apabila pengantin wanita mengenakan gaun berwarna putih, maka dirinya akan menerima hukuman.

Laporan tersebut juga memaparkan tentang masalah pengontrolan internal Korea Utara, pemulangan paksa pembelot Korea Utara, pelanggaran HAM terhadap buruh Korea Utara di luar negeri, tahanan politik, tahanan militer, dan lainnya.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengeluarkan laporan HAM dengan dua jenis, yaitu laporan tertulis dan laporan video dengan narator Yu Ji-tae yang diangkat sebagai Duta Promosi HAM Korea Utara agar lebih banyak masyarakat memahami kondisi HAM di Korea Utara.