Dalam sidang paripurna Majelis Nasional Korea Selatan ke-22, para anggota parlemen memilih Wakil Ketua DPR dan 7 orang kepala komite tetap yang pada umumnya didominasi oleh para anggota partai berkuasa seperti kepala komite urusan negara, kepala komite strategi dan keuangan, serta komite urusan diplomasi dan unifikasi.

Sebagai Wakil Ketua DPR, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Joo Ho-young terpilih dengan 269 suara setuju dari 283 orang anggota parlemen yang hadir dalam sidang.

Sebelumnya, Partai Demokrat Korea (DP) telah memilih Ketua DPR Woo Won-sik dan 11 orang kepala komite yang didominasi oleh DP secara sepihak, sehingga partai berkuasa melakukan boikot sebagai protes. 

Namun, PPP memutuskan untuk kembali berpartisipasi di Majelis Nasional Korea pada tanggal 24 Juni lalu, sehingga pembentukan parlemen disempurnakan dalam 28 hari setelah dibuka. 

Sejalan dengan normalisasi parlemen, sesi tanya-jawab terhadap pemerintah akan digelar mulai tanggal 2-4 Juli mendatang, namun konflik antara partai berkuasa dan oposisi masih tetap berlangsung.

PPP mengkritik partai oposisi yang hanya fokus untuk menyediakan rancangan undang undang yang bisa menimbulkan konflik politik. 

Sedangkan DP memperingatkan bahwa jumlah petisi untuk meminta pemakzulan terhadap Presien Yoon Suk Yeol telah melebihi 200 ribu, dan apabila PPP tidak mengubah dasar pengoperasian urusan kenegaraan, maka masyarakat tidak akan bertahan kembali.