Korea Utara mengatakan pada hari Jumat (28/06) bahwa rapat pleno yang direncanakan oleh Partai Pekerja yang berkuasa akan menjadi sebuah acara yang "penting secara politik", di tengah spekulasi mengenai apakah rapat tersebut akan membahas berbagai langkah lanjutan untuk mengimplementasikan perjanjian kemitraan baru yang ditandatangani dengan Rusia.

Pyongyang sebelumnya menyebut akan mengadakan rapat pleno komite pusat partai pada akhir Juni untuk meninjau kinerja kebijakannya di semester pertama. Namun media rezim itu belum melaporkan apakah mereka telah membuka pertemuan penting tersebut.

Rodong Sinmun, surat kabar utama di Korea Utara, menyebut pertemuan partai yang direncanakan itu sebagai "peristiwa penting secara politis" untuk memacu langkah Korea Utara menuju pembangunan sosialis.

Korea Utara biasanya mengadakan rapat pleno partai selama beberapa hari di bulan Juni. Namun, pertemuan tahun ini cukup mencuri banyak perhatian karena berpotensi akan membahas langkah-langkah terperinci untuk memperluas kerja sama dengan Rusia setelah penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif dengan Moskow.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menggelar pertemuan puncak di Pyongyang pada tanggal 19 Juni, dan menandatangani perjanjian yang menyerukan untuk memberikan bantuan militer kepada satu sama lain tanpa penundaan, jika salah satu pihak mendapat serangan bersenjata.

Pasal 4 dari 23 poin perjanjian tersebut dapat dilihat sebagai jaminan intervensi militer otomatis jika terjadi agresi terhadap salah satu negara. Dimana hal itu ditafsirkan sebagai pemulihan aliansi era Perang Dingin untuk pertama kalinya dalam 28 tahun sejak perjanjian pertahanan bersama dihapuskan pada tahun 1996 silam.