Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencananya untuk membentuk kementerian di bawah wakil perdana menteri untuk strategi kependudukan yang akan menangani kebijakan kependudukan nasional mengenai angka kelahiran yang rendah dan masyarakat lanjut usia.

Di bawah rencana yang diumumkan dalam pengarahan pers gabungan kementerian terkait pada hari Senin (01/07), kementerian baru itu diharapkan dapat menyusun strategi dan merencanakan langkah yang tepat dalam menangani rendahnya angka kelahiran, penuaan penduduk, angkatan kerja, serta imigrasi secara menyeluruh. 

Kementerian itu juga akan menganalisis dan menilai kebijakan respons krisis kependudukan dari kementerian terkait dan pemerintah daerah. Adapun kementerian akan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dan menyesuaikan anggaran negara terkait. 

Kementerian baru tersebut akan membuat strategi dan perencanaan mengenai kependudukan dalam kerangka yang lebih besar, kemudian rincian langkah-langkah dan proyek terkait diperkirakan akan didorong oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, dan Kementerian Ketenagakerjaan sama seperti saat ini.  

Posisi wakil perdana menteri urusan sosial, yang saat ini dipegang oleh menteri pendidikan, akan dialihkan ke menteri strategi dan perencanaan kependudukan. Komite Sekretariat Kepresidenan Senior Urusan Masyarakat Penuaan dan Kelahiran Rendah saat ini akan berada di bawah Menteri Strategi Dan Perencanaan Kependudukan yang baru sebagai komite penasehat.

Sementara itu pada bulan Juli ini, pemerintah berencana untuk mengajukan dan memproses revisi UU Organisasi Pemerintah dan UU Pokok tentang Angka Kelahiran Rendah dan Masyarakat Lanjut Usia, yang mencakup peresmian kementerian baru tersebut.