Presiden Yoon Suk Yeol dilaporkan akan membentuk posisi Menteri Urusan Politik, yang sebelumnya disebut Menteri tanpa portofolio, untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan praktis antara pemerintah dengan Majelis Nasional. 

Kepala Staf Sekretaris Senior kepresidenan, Chung Jin-suk mengatakan pada hari Senin (01/07) bahwa pemerintah berencana untuk membuat posisi baru tersebut karena pemerintah akan sepenuhnya mendengarkan dan memperjelas pendapat dari para anggota parlemen mengenai isu-isu kebijakan utama serta kepentingan nasional, dan terus berkonsultasi dengan mereka.

Ditambahkan pula bahwa posisi menteri baru tersebut akan diresmikan bersama, pada saat pengusulan RUU di bulan Juli ini untuk merevisi UU Organisasi Pemerintah, yang juga akan mencakup pembentukan kementerian strategi kependudukan baru yang bertanggung jawab dalam menyusun strategi mengenai masalah kependudukan.