Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pemakzulan terhadap Presiden tidak mungkin dilakukan tanpa penyebab yang rasional. 

Pernyataan itu dikeluarkan sehubungan dengan 900 ribu lebih petisi dari masyarakat yang menuntut pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Dimana seorang pejabat dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mencermati perkembangan situasi karena urusan kenegaraan tidak akan berjalan akibat sebutan pemakzulan terhadap Presiden.

Terkait upaya pemakzulan terhadap Ketua Komisi Komunikasi Korea (KCC) Kim Hong-il, pejabat tersebut mengatakan bahwa alasan untuk memakzulkan Ketua KCC dinilai tidak jelas, dan dia menyatakan keprihatinan atas usulan pemakzulan oleh Partai Demokrat Korea (DP) yang terus menimbulkan kekosongan urusan kenegaraan. 

Ia mengkritik DP yang memutuskan untuk memakzulkan empat orang jaksa yang menyelidiki mantan Ketua DP Lee Jae-myung sebagai platform partai. Ditambahkan pula, ia berpendapat bahwa DP berniat untuk mengambil hak investigasi sesuai keinginan mereka. 

Sementara itu pejabat tersebut menambahkan bahwa calon Ketua KCC baru tidak ditentukan dalam waktu dekat, dan Presiden memerintahkan untuk memilih Ketua KCC yang baru agar tidak menimbulkan kekosongan urusan kenegaraan.