Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pembicaraan lanjutan sedang dilakukan dengan pemerintah Jepang mengenai kondisi pameran informasi terkait pekerja Korea di dekat Tambang Sado.

Perwakilan kementerian dalam pertemuan dengan media pada hari Kamis (01/08) mengatakan, bahwa pada tanggal 30 Juli, pihaknya menyebut akan melihat isi fasilitas pameran Tambang Sado dan mengidentifikasi bagian yang perlu ditambah. Namun ditekankan bahwa pihaknya akan membahas perbaikan kondisi pameran, bukan untuk membahas isi pameran.

Sebelumnya, pada tanggal 28 Juli, sehari setelah pendaftaran Tambang Sado Jepang sebagai warisan dunia UNESCO, kementerian itu menjelaskan, bahwa pameran saat ini dibuat dengan tergesa-gesa karena kesepakatan Korea Selatan dan Jepang dicapai pada detik-detik terakhir. Sehingga direncanakan untuk menggantinya dengan pameran yang lebih baik sesegera mungkin.

Karena negosiasi mengenai isi pameran telah berakhir, tampaknya sulit untuk menambah atau mengubah isi pada tahap ini.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan sepakat untuk mendaftarkan Tambang Sado dengan syarat Jepang menginformasikan sejarah yang lengkap atas situs tersebut. Termasuk mobilisasi paksa warga Korea, namun pameran yang dipasang oleh Jepang tidak secara langsung menyebutkan bahwa warga Korea dipaksa bekerja.
 
Kementerian telah mengatakan, bahwa pihaknya memfokuskan negosiasi untuk mendapatkan tindakan jelas dari Jepang soal pameran Tambang Sado. Karena Jepang telah mengakui adanya pekerja paksa Korea ketika Jepang mendaftarkan warisan industri modern, termasuk Pulau Hashima alias Pulau Kapal Perang pada tahun 2015.