Pemerintah Korea Selatan meloloskan mosi untuk meminta pertimbangan kembali terhadap 4 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran di sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo pada hari Selasa (06/08).  

PM Han mengatakan bahwa 3 RUU Penyiaran kecuali RUU Komisi Komunikasi Korea (KCC) gagal diloloskan di Majelis Nasional Korea ke-21 karena membatasi hak penunjukan Presiden, serta ada kemungkinan keadilan dan sifat publik terganggu dalam penyiaran publik akibat campur tangan oleh lembaga tertentu dalam penunjukan terhadap direktur. 

Ditambahkan pula, partai oposisi tidak memperbaiki masalah yang telah diusulkan, dan malah menambahkan peraturan yang membatasi pemecatan kepala stasiun penyiaran publik, sehingga sangat membatasi hak penunjukan Presiden. 

Menurut Han, revisi RUU yang diloloskan oleh partai oposisi secara sepihak justru menimbulkan ketidakadilan tanpa melahirkan perubahan atau reformasi. Sehingga pemerintah meminta pertimbangan kembali atas 4 RUU Penyiaran.

Sementara itu, Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan menggunakan hak veto sampai tanggal 14 Agustus, namun belum dipastikan kapan ia akan melakukannya. 

Apabila Presiden menggunakan hak veto, maka 4 RUU Penyiaran akan kembali dipertimbangkan di Majelis Nasional Korea.