Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengusulkan kepada Partai Demokrat Korea (DP) untuk mulai melakukan negosiasi terkait pencabutan pajak pendapatan investasi keuangan yang akan diterapkan pada tahun depan. 

Ketua Fraksi PPP Chu Kyung-ho mengatakan bahwa masalah revisi perpajakan seperti pajak warisan, pajak properti, dan lainnya harus cepat dibahas, sehingga partai berkuasa dan oposisi perlu untuk segera bernegosiasi. 

PPP mendesak DP untuk lebih dulu meloloskan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait kehidupan rakyat. 

DP menuntut bahwa 'UU untuk Mendukung 250 Ribu Won Kepada Seluruh Masyarakat' yang telah diloloskan di sidang paripurna harus lebih dulu ditangani. 

Pelaksana Tugas Ketua DP Park Chan-dae menekankan bahwa dana dukungan pemulihan kehidupan rakyat sangat bermanfaat bagi wiraswasta dan pelaku usaha kecil. 

Menurutnya, 13 triliun won dibutuhkan untuk memberikan 250 ribu won kepada seluruh masyarakat, dan juga mengkritik PPP yang menganggap langkah untuk membantu masyarakat sebagai langkah populisme.