Grasi khusus yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dalam menyambut Hari Kemerdekaan Korea pada tanggal 15 Agustus mendatang, berfokus untuk mempertimbangkan kehidupan masyarakat. 

Untuk mempertimbangkan kesulitan kondisi ekonomi, Presiden melakukan grasi terhadap pelaku kejahatan ringan yang terkait pemenuhan kebutuhan hidup, dan juga mencabut sanksi administrasi terhadap wiraswasta yang mengalami kesulitan. 

Kantor Kepresidenan mendengarkan berbagai opini dari masing-masing kalangan mengenai grasi khusus Hari Kemerdekaan, dimana Kementerian Kehakiman membentuk komite pemeriksaan grasi pada tanggal 8 Agustus mendatang untuk memilih calon penerima grasi khusus tersebut. 

Menteri Kehakiman menyerahkan daftar nama subjek penerimaan grasi khusus kepada Presiden, dan Presiden akan menetapkan penerima grasi khusus melalui penilaian di sidang kabinet. 

Banyak pihak yang menaruh perhatian apakah hak penuh dari mantan Gubernur Provinsi Gyeongsang Selatan, Kim Kyoung-soo yang pernah dipenjara akibat kasus manipulasi pendapat publik (kasus Druking) dan mantan Sekretaris Senior untuk urusan Politik, Cho Yoon-sun yang telah menyelesaikan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan akibat kasus daftar hitam tokoh-tokoh budaya yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dapat dipulihkan atau tidak.

Sementara itu, Kantor Kepresidenan kini tengah fokus dalam menyusun pidato peringatan Hari Kemerdekaan Korea untuk menekankan sejarah Korea yang membanggakan dan menampilkan kinerja diplomasi di bidang ekonomi.

Selain itu, pidato tersebut juga akan berisikan pesan terhadap Korea Utara yang terus melakukan provokasi.