Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan janjinya bahwa rezim Pyongyang berencana untuk mengevakuasi 15.000 korban banjir ke fasilitas-fasilitas di ibu kota hingga rumah-rumah mereka yang rusak dibangun kembali.

Di sisi lain, Kim Jong-un dengan tegas menolak segala bentuk tawaran bantuan dari luar negeri untuk memulihkan kerusakan akibat banjir yang melanda rezimnya baru-baru ini. Kim juga memaparkan upaya pemulihan rezimnya akan sepenuhnya didasarkan pada kemandirian Korea Utara. 

Pemimpin Kim telah melakukan perjalanan selama dua hari, pada hari Kamis (08/08) dan Jumat (09/08) lalu, ke Kabupaten Uiju di provinsi Pyongan Utara untuk menemui korban banjir yang tinggal di tempat pengungsian di tengah gelombang panas. 

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada hari Sabtu (10/08), Kim mengungkapkan dalam pidatonya, bahwa pemerintahannya akan menangani sepenuhnya rencana tersebut, karena perawatan anak, pembinaan, dan pendidikan adalah urusan utama rezim yang tidak boleh ditinggalkan dalam situasi darurat apa pun.

Kim melanjutkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak dan menstabilkan daerah-daerah yang terdampak banjir. 

Sampai saat itu, pemerintah berencana untuk menampung total 15.400 penduduk, termasuk 4.096 ibu, 4.384 anak, 4.524 lansia dan para tentara penyandang disabilitas di sejumlah fasilitas di Pyongyang.

Kim mempublikasikan kepada masyarakat bahwa kondisi rezim yang menderita kerusakan serius akibat banjir, namun ia secara tegas menekankan rehabilitasi kerusakan akibat banjir itu akan dilakukan tanpa bantuan dari luar.