Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah membahas urusan pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO sebanyak 16 kali selama dua tahun. 

Menurut jawaban yang diserahkan oleh Kemenlu kepada Komite Urusan Diplomasi dan Unifikasi, setelah Jepang mendaftarkan Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO pada bulan Januari tahun lalu, dua pemerintah melakukan pembahasan sebanyak 3 kali pada tahun lalu, dan 13 kali pada tahun ini, namun rincian negosiasi atau pembahasan sulit untuk dipublikasikan.

Ditambahkan pula, Kemenlu pernah mendapatkan surat pandangan dari Direktorat Jenderal Warisan Nasional Korea pada bulan Juni tahun ini bahwa wilayah Aikawa yang merupakan lokasi penempatan warga Korea di zaman penjajahan merupakan lokasi yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kerja paksa oleh Jepang. Sehingga pemerintah Korea Selatan perlu untuk meminta penjelasan terhadap seluruh sejarah terkait kerja paksa terhadap warga Korea oleh Jepang. 

Namun, Jepang tidak menerima permintaan Korea Selatan yang meminta untuk memasukkan istilah 'kerja paksa' dalam isi pameran sejarah Tambang Sado, dan kedua negara sepakat untuk memamerkan data sejarah berupa foto yang menunjukkan kerja paksa warga Korea oleh Jepang. 

Selanjutnya, Komite Urusan Diplomasi dan Unifikasi menggelar sidang umum hari Selasa (13/08) untuk menanyakan seluruh negosiasi dengan Jepang terkait Tambang Sado kepada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.