Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mewujudkan unifikasi yang menghancurkan perdamaian seperti invasi militer sehubungan dengan Doktrin Unifikasi 15 Agustus yang diumumkannya. 

Menurut Yoon, kebijakan unifikasi yang berlangsung hingga saat ini tidak memiliki efektivitas karena disediakan sesuai gagasan politik, namun Doktrin Unifikasi kali ini menekankan kembali hal yang ditetapkan dalam UUD. 

Yoon menjelaskan bahwa tidak ada perhatian yang cukup terhadap langkah unifikasi yang dikonfirmasi di dalam UUD, yang menekankan persatuan nasional, namun mengatasi situasi terbaginya menjadi dua wilayah berbasis UUD merupakan kemerdekaan yang sebenarnya. 

Sementara itu, Korea Utara tidak mengeluarkan tanggapan apapun mengenai Doktrin Unifikasi 15 Agustus oleh Presiden Yoon. 

Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara tidak menunjukkan reaksi apapun, walaupun kebanyakan isi pidato Hari Kemerdekaan Korea Selatan kali ini berhubungan dengan pesan terhadap Korea Utara, dan situasi serupa berbeda dengan situasi dari tahun-tahun sebelumnya.