Satu tahun setelah pembuangan air limbah yang telah diolah dari PLTN Fukushima, Jepang, partai-partai Korea Selatan masih memperdebatkan hal tersebut. Dimana Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa menuntut permintaan maaf dari partai oposisi Partai Demokrat (DP) atas tindakan penyebaran rumor dan penghasutan.

Dalam sebuah pertemuan di Majelis Nasional pada hari Jumat (23/08), Sekretaris Jenderal PPP, Suh Bum-soo mengatakan terdapat beberapa “berita palsu” yang telah disebarkan oleh anggota DP pada saat rilis, dan menambahkan bahwa kata-kata seperti itu perlu untuk dipertanggung jawabkan.

Wakil Ketua Parlemen PPP Bae June-young juga mengecam DP, dengan mengatakan bahwa meskipun pembuangan air limbah yang telah diolah sangat disesalkan, namun politik penghasutan DP yang “tidak tahu malu” lebih disesalkan lagi, dan menuntut permintaan maaf.

Sementara itu, anggota Dewan Tertinggi DP Kim Min-seok mengkritik pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Jumat, karena bertindak seperti juru bicara pemerintah Jepang, alih-alih mempertanyakan Tokyo karena tidak memberikan data yang relevan sejak bulan Oktober tahun lalu.

Kim menambahkan bahwa adalah “bodoh, sembrono dan tidak logis” untuk berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi setelah hanya satu tahun, padahal dibutuhkan waktu hingga sepuluh tahun untuk air limbah yang telah diolah dari Fukushima mengalir ke perairan Korea Selatan.

Ketua PPP Han sebelumnya mengecam DP karena menyebarkan rumor palsu yang menyebabkan kerugian pada komunitas nelayan lokal dan sektor perikanan, dan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran untuk mengurangi dampaknya.

Kantor Kepresidenan juga menyatakan, meskipun telah terbukti bahwa tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ilmiah adalah propaganda palsu, partai oposisi yang merupakan sumber tuduhan tersebut tidak mau bertanggung jawab.

Selanjutnya Juru Bicara Kepresidenan Jeong Hye-jeon mengungkapkan seruan dari Kantor Kepresidenan pada hari Jumat (23/08) dan mengatakan bahwa hari Sabtu besok akan menandai satu tahun pembuangan air tersebut.

Jeong mengatakan bahwa pemerintah telah berjuang melawan klaim-klaim yang tidak berdasar pada tahun lalu dengan menggandakan lokasi pemeriksaan radiasi maritim serta memverifikasi lokasi produksi untuk impor perikanan.

Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun kasus dari sekitar 49.600 pemeriksaan radioaktivitas yang dilakukan terhadap sampel perairan Korea Selatan selama tahun lalu yang tidak memenuhi standar keamanan. 

Kantor Kepresidenan menyalahkan pihak oposisi yang telah membuang-buang anggaran pembayaran pajak sekitar 1,6 triliun won atau sekitar 1,2 miliar dolar AS, dengan hasutan yang tidak masuk akal, dimana komunitas perikanan dan masyarakat harus menanggung akibatnya.

Jubir tersebut kemudian menuduh pihak oposisi melanjutkan hasutan tersebut tanpa logika, alasan atau rasa tanggung jawab, dan meminta pihak oposisi berjanji untuk menghentikan tindakan yang memecah belah bangsa dan mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka.