Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pengarahan urusan kenegaraan yang kedua setelah pelantikannya pada hari Kamis (29/08) ini.

Presiden Yoon menjelaskan rencana pelaksanaan 'respons terhadap angka kelahiran rendah' dan empat reformasi besar, yakni pensiun, medis, pendidikan, dan tenaga kerja.

Mengenai empat reformasi besar itu, Presiden Yoon mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil jalan pintas karena alasan keuntungan politik semata, dan akan berupaya semaksimal mungkin atas hal tersebut.

Soal reformasi pensiun, Presiden Yoon mengatakan bahwa sistem saat ini yang tidak dipercayai generasi muda dan membuat kaum lanjut usia miskin harus direformasi secara mendasar.

Untuk mencapai tujuan itu, Yoon akan memperkenalkan 'perangkat stabilisasi otomatis' untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan menyusun jaminan pembayaran pemerintah ke dalam undang-undang, pemerintah meyakinkan generasi muda bahwa mereka dapat menerima dana pensiun pada saatnya dan perlu membedakan kecepatan kenaikan premi asuransi lintas generasi.

Terkait reformasi medis, Presiden Yoon menegaskan bahwa masalah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran telah diselesaikan dan akan dijalankan tanpa halangan.

Presiden melanjutkan jika komunitas medis tidak mengajukan rencana ilmiah dan terpadu untuk peningkatan kuota mahasiswa baru kedokteran, maka pemerintah akan menjalankan rencananya yang ada.

Presiden Yoon juga meminta kerja sama dengan Majelis Nasional untuk mendirikan Dinas Perencanaan Strategi Kependudukan untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah.

Dalam konferensi pers yang berlangsung selama satu setengah jam setelah pengarahan urusan kenegaraan tersebut, Presiden Yoon menjawab sejumlah pertanyaan dari media, termasuk hubungan antara Kantor Kepresidenan dan partai berkuasa, RUU Jaksa Khusus Marinir Chae, pemeriksaan atas skandal tas mewah terhadap Ibu Negara selain isu-isu penting dalam bidang ekonomi, diplomasi, keamanan, dan lain-lain.