Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Korea Selatan telah dilengkapi sistem untuk menangani ancaman nuklir Korea Utara secara praktis meskipun tidak memiliki senjata nuklir, sambil menyebut grup konsultasi nuklir (NCG) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. 

Dalam wawancara dengan surat kabar ekonomi Ceko pada hari Jumat (20/09), Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan berfokus untuk memperkuat komitmen "sistem pencegahan yang diperluas" AS terhadap sekutunya di Asia, bersamaan dengan peningkatan daya militer mandiri dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. 

Ditambahkan pula, Korea Selatan dan AS memutuskan untuk membentuk NCG melalui 'Deklarasi Washington' pada bulan April lalu, dimana kedua negara juga melaksanakan berbagai urusan terkait strategi nuklir, integrasi konvensional dan nuklir (CNI), dan lainnya hingga saat ini. 

Sehubungan dengan kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, Yoon menjawab bahwa ketiga negara berupaya untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian di wilayah Indo-Pasifik melalui sistem kerja sama segi tiga, setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kamp David bulan Agustus tahun lalu. 

Menurut Yoon, setelah perang antara Rusia dan Ukraina, volume perdagangan dengan Rusia berkurang secara drastis, sehingga perusahaan Korea Selatan mengalami kesulitan. Namun, Korea Selatan tetap melakukan kerja sama internasional untuk menjaga perdamaian bersama dunia internasional. 

Ketika ditanya tentang kebijakan PLTN Korea Selatan, Yoon mengatakan bahwa ekosistem PLTN dihidupkan kembali melalui pencabutan kebijakan pelepasan diri dari PLTN, pembukaan pembangunan baru PLTN, pengoperasian tetap PLTN yang sudah ada, hingga pengembangan teknologi Reaktor Moduler Kecil (SMR).

Presiden Yoon selanjutnya memilih bidang baterai, robot canggih, mobil di masa depan, dan lainnya sebagai bidang untuk meningkatkan sektor kerja sama ekonomi dengan Ceko. 

Yoon menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mendukung kerja sama ekonomi dengan Ceko melalui Kerangka Promosi Perdagangan dan Investasi (TIPF) dan penyediaan saluran kelompok kerja antar-pemerintah.