Korea Selatan yang sebelumnya menerima bantuan PBB, akan berupaya untuk bertindak sebagai fasilitator, pendukung, dan pemimpin dalam sistem multilateral seperti PBB. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Cho Tae-yeol dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-79 pada hari Jumat (27/09) waktu setempat. 

Menteri Cho juga mengecam Korea Utara atas ancaman nuklir dan misilnya, serta kerja sama militer dengan Rusia, yang terus menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan sekitarnya.

Di hadapan sidang umum, Menteri Cho menekankan upaya Korea Selatan untuk berperan sebagai negara penting global, dengan menyadari utangnya terhadap sistem multilateral dan kemampuan yang terus berkembang untuk menjadi pembela sistem tersebut.

Selanjutnya ia juga mengangkat tiga peranan Korea Selatan sebagai fasilitator perdamaian global berkelanjutan, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan aksi perubahan iklim, serta berkontribusi terhadap upaya global untuk menerapkan norma dan tata kelola baru. 

Menteri Cho juga menggunakan pidatonya untuk meminta dukungan masyarakat internasional terhadap doktrin Presiden Yoon Suk Yeol untuk Semenanjung Korea yang bersatu. 

Ia menggambarkan doktrin tersebut sebagai upaya dalam mencapai semenanjung yang bebas, damai, dan makmur, sambil menegaskan kembali bahwa program nuklir dan rudal Korea Utara serta situasi hak asasi manusianya merupakan "dua sisi mata uang yang sama."