Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song mengatakan bahwa tidak ada hal dimana Korea Utara kembali ke masa lalu atau tawar-menawar terkait hak pertahanan diri yang dimiliki secara rasional sebagai rezim berdaulat. 

Dalam pidato di diskusi di sela sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada hari Senin (30/09) waktu setempat di Amerika Serikat, Dubes Kim menyatakan bahwa Korea Utara akan menghadapi AS bukan hanya departemen administrasi dari siapa pun yang terpilih, sehingga pemerintahan AS baru juga harus bertatap muka dengan Korea Utara yang berubah. 

Dia menekankan kelayakan pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir dengan menuntut bahwa AS menganggap pelaksanaan hak pertahanan diri yang rasional sebagai ancaman atau provokasi. 

Sementara itu, Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Kim Sang-jin membantah pernyataan Korea Utara tersebut dengan mengatakan bahwa Korea Utara mengkritik Korea Selatan dan AS untuk membenarkan kelayakan pengembangan senjata nuklirnya.

Ditambahkan pula, yang terpenting adalah Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik dengan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, serta meningkatkan ketegangan regional di Semenanjung Korea dengan mengancam serangan nuklir. 

Menurut Wakil Dubes Kim, postur pencegahan senjata nuklir oleh Korea Selatan dan AS merupakan balasan atas ancaman militer Korea Utara, serta ancaman misil dan nuklir Korea Utara akhirnya justru meningkatkan kerja sama antara Korea Selatan dan AS yang diperluas.