Korea Utara akan merevisi konstitusi rezim pada pekan depan untuk menegaskan Korea Selatan sebagai negara musuh nomor 1, dan memperbarui peraturan terkait teritorial. 

Korea Utara akan menggelar rapat ke-11 Majelis Rakyat Tertinggi pada tanggal 7 Oktober mendatang untuk memeriksa amandemen konstitusi.

Pada bulan Januari lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan dalam amandemen konstitusi untuk mencabut istilah seperti unifikasi damai, independen, penyatuan bangsa, dan lainnya, serta menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh nomor 1 atau musuh utama yang tidak berubah. 

Sehubungan dengan konsep unifikasi, istilah unifikasi damai dihapus dalam konstitusi, dan diganti dengan tekad untuk unifikasi melalui kekerasan.

Selain itu, aturan terkait 'garis perbatasan maritim' di Laut Barat juga direvisi, sehingga ada kemungkinan Korea Utara mengumumkan 'garis perbatasan maritim' secara sepihak dengan menggunakan garis baru ke arah selatan di sekitar pulau Yeonpyeongdo dan Baeknyeongdo. 

Para pakar menyatakan bahwa Korea Utara berniat untuk membuat wilayah sekitar Garis Batas Utara (NLL) sebagai wilayah sengketa, sehingga ada kemungkinan akan terjadi bentrokan militer di wilayah tersebut. 

Kim Jong-un pernah mengancam bahwa garis perbatasan termasuk NLL tidak diizinkan dan apabila Korea Selatan sedikit melanggar teritorial Korea Utara, maka hal tersebut akan dianggap sebagai provokasi perang. 

Apabila Korea Utara mengatur garis perbatasan maritim, maka ada kemungkinan ketegangan militer akan semakin meningkat.

Sebelumnya, konstitusi Korea Utara diadopsi pada bulan Desember tahun 1972 lalu, dan amandemen Pyongyang dilaksanakan sebanyak 10 kali hingga saat ini.