Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengecam keras deklarasi Korea Utara yang menyatakan akan memutus jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan kedua Korea serta membangun benteng pertahanan, sebagai tindakan anti-unifikasi dan anti-nasional.

Perwakilan Kementerian Unifikasi dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan pada hari Kamis (10/10), mengkritik deklarasi yang diumumkan oleh staf umum Tentara Rakyat Korea Utara untuk memisahkan wilayah Korea Selatan dan Korea Utara yang merupakan perbuatan mengabaikan keinginan penduduk Korea Selatan dan Korea Utara untuk unifikasi.

Ia menambahkan, Korea Utara tidak menginformasikan Korea Selatan tentang masalah yang terjadi saat ini dan hal itu tampaknya merupakan tindakan untuk menghindari kontak dengan Korea Selatan sebagai langkah lanjut dari hubungan permusuhan antara kedua negara.

Sebelumnya, Staf umum Tentara Rakyat Korea Utara, melalui Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada Rabu (09/10), mengumumkan bahwa pihaknya memutus semua jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan kedua Korea serta menutup perbatasan dengan Korea Selatan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak disengaja, dan menyampaikan hal itu kepada pihak militer AS melalui pemberitahuan via telepon pada Rabu (09/10) pukul 09.45 pagi.

Perwakilan kementerian tersebut menganalisis bahwa Kim Jong-un berturut-turut menyebut pidato Presiden Yoon Suk Yeol dalam upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata Nasional untuk secara internal menciptakan suasana krisis, membenarkan penanaman doktrin permusuhan terhadap Korea Selatan, dan memperkuat kemampuan pertahanan negara, sementara secara eksternal menimbulkan kegelisahan konflik di dalam masyarakat Korea Selatan.