Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon berulang kali menyatakan niatnya untuk membentuk 'inspektur khusus' terkait masalah Ibu Negara Kim Keon-hee.

Han menyatakan bahwa 'inspektur khusus' telah dijanjikan dalam kampanye pemilu presiden lalu dan ingin diterapkan karena pihaknya adalah kekuatan politik yang jauh lebih baik dari pemerintahan Moon Jae-in. 

Terkait dengan hal itu, Ketua Fraksi PPP Choo Kyung-ho mengatakan, bahwa ia akan menggelar rapat umum anggota parlemen PPP untuk mendengarkan pendapat mereka setelah audit dan inspeksi parlemen.

Sedangkan Partai Demokrat Korea (DP) mengklaim bahwa tuntutan masyarakat yang konsisten adalah masalah Ibu Negara untuk diselidiki jaksa khusus, bukan inspektur khusus. 

Ketua Fraksi DP Park Chan-dae menekankan, Ketua PPP Han harus menuruti permintaan masyarakat terkait Ibu Negara Kim, jika ditemukan kesalahan dalam penyelidikan, maka Ibu Negara pun akan mendapatkan hukuman yang sesuai.

Ia menekan Ketua PPP dengan mengatakan bahwa Han telah mengatakan dirinya akan menyelesaikan masalah tanpa menghindar, tapi jika menolak jaksa khusus, maka ia akan dianggap sebagai pengecut.

DP diketahui sedang berusaha untuk menjalankan rencana dalam melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang jaksa khusus yang ketiga untuk Ibu Negara Kim dalam sidang paripurna pada tanggal 14 November mendatang.