Partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan pada Senin (28/10) meresmikan sebuah badan konsultatif untuk melaksanakan janji-janji bersama di bidang kesejahteraan masyarakat yang telah dikemukakan dalam pemilu lalu.

Untuk itu, Ketua Komite Kebijakan dan Wakil Ketua Fraksi dari kedua kubu partai memulai pembahasan tingkat kerja di parlemen.

Mereka akan membahas sejumlah undang-undang utama, termasuk pengembangan sektor semikonduktor, AI, dan perluasan jaringan listrik lembaga negara untuk menciptakan peluang ekonomi masa depan dan memulihkan ekonomi. 

Selain itu, juga akan dibahas tentang peningkatan nilai aset pasar, dukungan untuk pelaku usaha kecil, dan wiraswasta, serta bantuan untuk ekonomi lokal dan pasar kecil. Tanggapan terhadap rendahnya angka kelahiran, pengurangan kesenjangan regional, penghapusan hak istimewa anggota parlemen, dan revitalisasi kelompok politik juga akan menjadi topik yang akan dibahas.

Sebelumnya, pada 1 September lalu, Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon dan Ketua Partai Demokrat Korea (DP), Lee Jae-myung telah menyepakati pembentukan badan konsultatif untuk kesejahteraan masyarakat.