Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (26/11) bahwa pihaknya menyampaikan penyesalan atas sikap pemerintah Jepang dalam proses negosiasi antara dua negara, terkait upacara peringatan korban kerja paksa di Tambang Sado. 

Menurut Kementerian tersebut, pihaknya telah menyampaikan sikap pemerintah Korea Selatan dan meminta komunikasi yang erat dengan Jepang. Sehingga masalah ini dapat dikelola sebagai masalah individu tanpa meningkat menjadi konflik yang tidak perlu.

Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi menyatakan penyesalan dan menyayangkan atas ketidakhadiran pemerintah Korea Selatan di upacara peringatan korban kerja paksa Tambang Sado dalam jumpa pers hari Senin (25/11) kemarin.

Namun pemerintah Korea Selatan tidak mengeluarkan tanggapan apapun atas pernyataan Hayashi, sehingga mendapat kritik mengenai sikap yang terlihat meremehkan pemerintah Jepang. 

Pada bulan Juli lalu, pemerintah Jepang telah berjanji untuk menggelar upacara peringatan korban kerja paksa Tambang Sado, ketika mereka mendaftarkan Tambang Sado sebagai Warisan Dunia UNESCO. 

Selanjutnya pada 24 November, pemerintah Jepang menampilkan tokoh sayap kanan sebagai wakil pemerintah Jepang, yang tidak memiliki kaitan dengan fakta sejarah kerja paksa warga Korea di Tambang Sado. Sehingga pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk tidak hadir dalam upacara tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Korea Selatan juga telah menyatakan bahwa pihaknya tidak hadir dalam upacara itu karena isi pidato upacara dari Jepang dan proses acara terkait tidak seperti yang disepakati oleh dua negara pada bulan Juli lalu.