Mosi pemakzulan terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi, Choi Jae-hae dan tiga orang jaksa termasuk Kepala Kejaksaan Pusat Seoul, Lee Chang-soo, disetujui dalam rapat pleno Majelis Nasional pada hari Kamis (05/12).

Mosi pemakzulan disetujui dengan dominasi dari partai-partai oposisi di parlemen karena partai berkuasa tidak menghadiri pemungutan suara sebagai bentuk protes.

Mosi pemakzulan terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi diajukan untuk pertama kalinya di Majelis Nasional dan dilakukan pemungutan suara dalam rapat pleno.

Partai Demokrat (DP) menyebut alasan pemakzulan terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choi, karena pertimbangan kelalaian dalam audit proses pemindahan kediaman presiden, serta pernyataan palsu dan ketidakmampuan untuk menyerahkan dokumen dalam audit negara.

Sementara itu, usulan pemakzulan terhadap jaksa diajukan dengan alasan bahwa mereka tidak menyelidiki kasus dugaan manipulasi saham Deutsche Motors dengan benar dan memutuskan untuk tidak menuntut Ibu Negara Kim Keon-hee.

Jika mosi pemakzulan disetujui di Majelis Nasional, maka Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choi dan Kepala Kejaksaan Pusat Seoul Lee akan diberhentikan dari tugas dan jabatannya hingga hasil pengadilan konstitusional terkait pemakzulan diumumkan.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menganggap pemakzulan terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choi Jae-hae dan lainnya sebagai 'balas dendam politik' tidak hadir dalam rapat pleno itu.