Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nasional, (KPU/NEC) mengatakan pada hari Kamis (05/12) bahwa ia memiliki keraguan yang serius terkait pasukan darurat militer yang memasuki gedung-gedung pengawas pemilu pada hari Selasa malam (03/12).

Kim Yong-bin menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan komite dalam negeri dan keamanan parlemen, dalam sebuah penyelidikan darurat atas dekrit darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Ketika ditanya apakah ia berniat untuk mengangkat masalah tersebut ke lembaga konstitusional, Kim mengatakan bahwa KPU sedang menyelidikinya dan hampir menyelesaikan tinjauan terhadap kemungkinan tanggapan. 

KPU mengatakan bahwa tepat setelah Yoon mengumumkan status darurat militer pada Selasa malam, sekitar 300 tentara darurat militer dikerahkan ke gedung KPU di Distrik Gwanak, Seoul dan Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, serta ke lembaga pelatihan pemilu di Suwon, Provinsi Gyeonggi. 

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diyakini telah menyarankan Yoon untuk mengumumkan darurat militer, mengatakan dalam sebuah pemberitahuan kepada media, bahwa pasukan darurat militer dikirim ke fasilitas KPU untuk menentukan apakah perlu untuk memulai penyelidikan atas tuduhan kecurangan pemilu.