Setelah Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon mengubah sikapnya untuk menyepakati pemakzulan terhadap Presiden Yoon, Partai Demokrat Korea (DP) mulai aktif mengambil berbagai langkah terkait untuk melancarkan mosi pemakzulan presiden. 

Ketua DP, Lee Jae-myung mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat (06/12) dengan menyebut bahwa status darurat militer yang dikeluarkan presiden adalah bentuk pengkhianatan, pemberontakan, dan kudeta untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga Presiden Yoon diminta harus segera mundur dari jabatannya. 

Ditambahkan pula, tindakan kriminal terkait aksi pemberontakan tidak dilindungi oleh hak presiden, sehingga Yoon dinilai harus mendapatkan sanksi yang diperlukan seperti investigasi, penangkapan, pendakwaan, hingga penjatuhan hukuman. 

Lee Jae-myung menyatakan bahwa partainya akan menghidupkan kembali semangat demokrasi di Korea Selatan pada hari Sabtu (07/12) besok, melalui pemungutan suara untuk menentukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon. 

Ia juga mengusulkan pertemuan dengan Ketua PPP Han untuk membahas masalah itu. Dimana Han menyebut bahwa ia sepakat atas upaya pemakzulan Presiden Yoon dan mengusulkan pertemuan kepada semua partai yang menyetujui mosi pemakzulan.

Sementara itu, Ketua Partai Inovasi Nasional, Cho Kuk meminta pelaksanaan pemungutan suara untuk pemakzulan presiden dipercepat pada hari Jumat ini dan bukan Sabtu besok.