Partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DP) pada hari Senin (09/12) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) Jaksa Khusus terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dengan tuduhan aksi pemberontakan terkait deklarasi darurat militer baru-baru ini. Sementara partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dijadwalkan akan mendiskusikan peta jalan agar Presiden Yoon Suk Yeok dapat mengundurkan diri lebih awal.

Adapun DP juga tampak sedang berupaya keras untuk mencoba kembali memakzulkan Presiden Yoon. Diperkirakan, mosi pemakzulan terhadap Yoon akan kembali diajukan dalam sidang paripurna Majelis Nasional pada hari Kamis (12/12) mendatang, dan akan melakukan voting pemakzulan Yoon pada hari Sabtu (14/12).

DP juga mengajukan amandemen UU Jaksa Khusus untuk Ibu Negara Kim Keon-hee untuk keempat kalinya. Kedua RUU tersebut diharapkan dapat berhasil diadopsi dalam sidang parlemen pada hari Kamis nanti. 

Sementara itu Ketua PPP, Han Dong-hoon pada hari Senin ini menggelar sidang anggota parlemen partai secara darurat, setelah gelaran pertemuan Komite Anggota Tertinggi untuk pertama kali menyusul deklarasi darurat militer. Serangkaian pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas solusi untuk memulihkan kondisi politik menjadi normal. 

Pada pukul 14.00 Senin ini, Han juga menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota parlemen senior untuk mendengarkan pendapat mereka terkait stabilisasi urusan kenegaraan.