Majelis Nasional Korea Selatan (DPR) mengadopsi resolusi penangkapan segera terhadap 8 orang terkait aksi pemberontakan termasuk Presiden Yoon Suk Yeol, dalam sidang paripurna hari Selasa (10/12) dengan 191 suara setuju, 94 suara tidak setuju dan 3 abstain.

Resolusi tersebut mendesak penangkapan segera terhadap tokoh-tokoh utama terkait deklarasi darurat militer yang mencakup Presiden Yoon Suk Yeol, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min, dan lainnya. 

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Park An-su, Komandan Intelijen Militer Yeo In-hyeong, Kepala Komando Pertahanan Ibukota Lee Jin-woo, Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-geun, dan Kepala Badan Kepolisian Nasional Cho Ji-ho juga diminta untuk ditangkap. 

Resolusi tersebut telah diadopsi oleh partai oposisi di Komisi Keamanan dan Administrasi Publik parlemen pada tanggal 5 Desember lalu. 

Pada waktu itu, 7 orang kecuali Presiden Yoon termasuk di dalam daftar penangkapan, namun Partai Demokrat Korea menyerahkan rancangan koreksi setelah menambahkan Presiden Yoon di sidang kabinet hari ini. 

Menurut DP, Presiden Yoon berniat untuk mematikan kinerja atau fungsi DPR yang dibentuk berdasarkan konstitusi, sehingga harus termasuk di dalam daftar penangkapan segera, karena Yoon merupakan dalang atau pemimpin aksi pemberontakan tersebut.