Rancangan permintaan untuk membentuk tim investigasi jaksa khusus tetap dalam menangani kasus darurat militer 3 Desember diloloskan dalam sidang paripurna hari Selasa (10/12).

Rancangan tersebut diloloskan dengan 210 suara setuju, 63 suara tidak setuju, dan 14 abstain dari 287 anggota parlemen yang hadir di sidang paripurna, dimana partai berkuasa juga turut mengambil bagian dalam pemungutan suara.

Dengan lolosnya rancangan tersebut, Presiden Yoon Suk Yeol termasuk di dalam daftar investigasi dengan tuduhan memimpin aksi pemberontakan dengan mendeklarasikan status darurat militer. 

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga termasuk di dalam daftar investigasi itu karena dituduh mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon dan aktif melaksanakan aksi pemberontakan bersama Yoon.

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Park An-su yang ditunjuk sebagai Komandan Darurat Militer, para anggota kabinet yang berpartisipasi di sidang kabinet sebelum deklarasi darurat militer, Perdana Menteri Han Duck-soo, mantan Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Chu Kyung-ho, Komandan Intelijen Militer Yeo In-hyeong juga akan menjalani pemeriksaan investigasi.

Tim investigasi jaksa khusus tetap tidak bisa diveto oleh presiden karena tidak perlu menyediakan UU Jaksa Khusus secara terpisah, namun belum dipastikan apakah Presiden Yoon akan mengangkat jaksa khusus tetap yang direkomendasikan oleh partai oposisi. 

Pada tanggal 28 November lalu, DPR telah meloloskan rancangan revisi peraturan parlemen untuk mengecualikan partai berkuasa ketika merekomendasikan calon jaksa khusus tetap untuk menyelidiki presiden atau keluarganya. 

Sesuai dengan peraturan yang direvisi, dua jaksa khusus yang sebenarnya ditunjuk oleh PPP direkomendasikan oleh Partai Inovasi Nasional dan Partai Progresif dari 7 orang jaksa khusus tetap.