Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada hari Kamis (12/12) bahwa ia memerintahkan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk memeriksa sistem komputer Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) ketika ia mengumumkan darurat militer pekan lalu.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Yoon mengatakan bahwa pada paruh kedua tahun lalu, terjadi serangan peretasan oleh Korea Utara terhadap lembaga konstitusional dan badan pemerintah Korea Selatan, termasuk NEC, dan Badan Intelijen Nasional (NIS). Sehingga ia berupaya untuk memeriksa kebocoran informasi dan menilai keamanan sistem komputer organisasi tersebut.

Yoon melanjutkan bahwa semua organisasi yang terdampak menyetujui pemeriksaan tersebut kecuali NEC, yang dengan tegas menolak dengan alasan bahwa NEC adalah organisasi konstitusional.

Presiden mengatakan NEC kemudian mengambil langkah mundur dan menyetujui inspeksi dari NIS setelah skandal perekrutan skala besar yang melibatkan pejabat NEC.

Yoon mengklaim bahwa inspeksi terbatas oleh badan mata-mata tersebut menemukan masalah keamanan yang serius dalam sistem komputer NEC, yang membuat masyarakat sulit mempercayai hasil pemilu.

Presiden menyebut bahwa ia meminta tindakan untuk mengatasi masalah tersebut menjelang pemilu pada bulan April 2024 lalu, namun tidak ada kejelasan apakah perbaikan telah dilakukan. Sehingga itulah sebabnya ia memerintahkan mantan Menteri Pertahanan untuk memeriksa sistem ketika negara berada di bawah status darurat militer.