Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama
Go Top

Politik

Sejumlah Tokoh Politik Mengkritik Pidato Publik Presiden Yoon Hari Kamis

Write: 2024-12-12 16:16:50Update: 2024-12-12 17:21:22

Sejumlah Tokoh Politik Mengkritik Pidato Publik Presiden Yoon Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon mengatakan bahwa isi pidato publik Presiden Yoon Suk Yeol bukanlah sebuah refleksi, melainkan upaya untuk membenarkan situasi saat ini dan mengakui adanya pemberontakan.

Han juga menambahkan bahwa partainya akan membahas pengeluaran atau pemecatan Presiden Yoon dari PPP.

Han juga mengatakan dirinya sama sekali tidak menyangka adanya pidato publik Presiden Yoon pada hari Kamis pagi (12/12) dan juga mengusulkan Presiden Yoon untuk mengundurkan diri sebagai anggota PPP.

Sementara itu KweonSeong-dong yang baru saja terpilih sebagai Ketua Fraksi PPP di hari yang sama menyatakan pendapat resmi dari PPP sejauh ini adalah masih menolak pemakzulan Presiden Yoon.

Hingga saat ini ada 7 orang anggota parlemen dari PPP yang setuju atas mosi pemakzulan Presiden Yoon. Jika 1 orang lagi dari partai berkuasa setuju dengan pemakzulan, maka mosi tersebut akan lolos di Majelis Nasional.

Sementara itu, Partai Demokrat Korea (DP) menggelar konferensi pers dan mengkritik bahwa pidato publik Presiden Yoon adalah ekspresi khayalan yang ekstrem dan pengakuan darurat militer yang ilegal.

Anggota tertinggi DP, Kim Min-seok menekankan bahwa presiden memprovokasi kerusuhan dari kelompok ekstrem dengan membaca ringkasan pembelaan di Mahkamah Konstitusi jika dimakzulkan, dan juga memberikan instruksi kepada para pihak terkait untuk menghilangkan barang bukti.

Kim juga menyerukan kepada PPP untuk membiarkan para anggotanya secara bebas untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon.

Selanjutnya Partai Inovasi Nasional berkomentar bahwa pidato tersebut adalah alasan berdurasi 30 menit dan tidak masuk akal, sementara Partai Reformasi Baru mengusulkan pemungutan suara untuk pemakzulan dijalankan pada tanggal 13 Desember, dan tidak harus menunggu sampai 14 Desember.

Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik juga menyatakan bahwa pidato Presiden Yoon sangat mengecewakan dan tidak boleh menyebabkan kesalahan lain atau menimbulkan kekacauan sosial. Ditambahkan bahwa parlemen akan bersiap menghadapi semua kemungkinan yang dapat terjadi.

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >