Mosi pemakzulan terhadap Menteri Kehakiman Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Nasional Cho Ji-hojavascript:; yang diusulkan oleh partai oposisi Partai Demokrat Korea (DP) telah disetujui dalam sidang pleno Majelis Nasional pada hari Kamis (12/12).

Mosi pemakzulan Menteri Park disetujui oleh 195 suara dari total 295 anggota parlemen yang hadir. Sementara mosi pemakzulan Kepala Kepolisian Cho disetujui oleh 202 suara dari total 295 anggota yang hadir. 

Penentuan pemakzulan Menteri Kehakiman dan Kepala Kepolisian terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusional Korea Selatan.

Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) resmi menetapkan pendapatnya untuk menolak kedua mosi pemakzulan tersebut, namun ternyata ada beberapa anggotanya memberikan suara setuju meski tidak dapat mengetahui identitasnya karena pemungutan suara dilakukan tanpa nama.

DP mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Park karena terlibat dalam pengambilan keputusan pada rapat kabinet tentang darurat militer yang dapat dianggap sebagai upaya konspirasi untuk melakukan pemberontakan.

DP juga mengajukan pemakzulan terhadap Kepala Kepolisian Cho karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam memerintahkan polisi saat deklarasi keadaan darurat dan melanggar hak anggota parlemen untuk meminta pencabutan keadaan darurat, dengan menghalangi masuknya anggota parlemen ke dalam gedung DPR.

Bersamaan dengan kedua mosi pemakzulan tersebut, RUU Jaksa Khusus terhadap Ibu Negara Kim Keon-hee , yang diajukan oleh kubu oposisi untuk keempat kalinya juga berhasil lolos dalam sidang pleno Majelis Nasional dengan 195 setuju, 85 menolak, dan 2 abstain dari total 282 anggota parlemen yang hadir.