Sehubungan dengan pernyataan Presiden Yoon Suk Yeol mengenai dugaan pemilu ilegal, Komisi Pemilihan Umum Korea (KPU/NEC) menyatakan bahwa pernyataan presiden tidak sesuai fakta, dan pelaksanaan pemilu ilegal adalah suatu hal yang tidak rasional.

KPU menyatakan pada hari Kamis (12/12) bahwa upaya dominasi KPU oleh militer darurat dan percobaan pengambilan data server komputer KPU dikonfirmasi merupakan tindak pelanggaran konstitusi. 

KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi keamanan mengenai sistem keamanan informasi bersama Badan Intelijen Nasional dan Badan Pengembangan Internet Korea Selatan selama 12 minggu sejak bulan Juli tahun lalu. 

Berdasarkan hasil konsultasi, ditemukan sejumlah kelemahan, namun tidak ada gangguan dalam sistem pemilu yang diakibatkan dari aktivitas peretasan Korea Utara.

Ditambahkan pula, kelemahan yang ditemukan itu telah diselesaikan sebelum pemilu ke-22 lalu, dan peretasan ke sistem pemilihan tidak memiliki keterkaitan dengan pemilu ilegal.

Ditambahkan, jika pemilu ilegal memang dilakukan, maka harus ada pihak di dalam KPU yang harus memberikan informasi sistem pemilu kepada peretas, dan melumpuhkan sistem keamanan. Sehingga pemilu ilegal dinilai tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penghubung tersebut.

KPU juga menjelaskan bahwa klaim sepihak terkait pemilu ilegal telah dikonfirmasi tidak ada celah melalui keputusan dari lembaga hukum. 

KPU mengkritik keras pernyataan Presiden Yoon dan juga mendesak otoritas terkait untuk memaparkan fakta yang sebenarnya dan mengambil langkah hukum. 

Sebelumnya pada hari Kamis (12/12), Presiden Yoon Suk Yeol menyebut kelemahan sistem keamanan KPU dan dugaan pemilu ilegal sebagai salah satu alasan deklarasi darurat militer tanggal 3 Desember lalu dan mengirimkan sejumlah tentara ke kantor KPU.