Kejaksaan meminta surat penahanan terhadap Komandan Intelijen Militer Yeo In-hyeong pada hari Jumat (13/12). 

Tim investigasi khusus di bawah kejaksaan meminta surat penahanan terhadap Komandan Yeo dengan tuduhan dugaan pelaksanaan tugas utama dalam aksi pemberontakan, penggunaan wewenang secara berlebihan, dan gangguan pelaksanaan hak. 

Komandan Yeo diduga melakukan aksi pemberontakan bersama Presiden Yoon Suk Yeol dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. 

Pada saat deklarasi darurat militer, Komandan Yeo mengirimkan agen-agen dari Komando Intelijen Militer ke gedung parlemen dan kantor Komisi Pemilihan Umum Korea (KPU/NEC) di bawah perintah dari mantan Menteri Kim. Ia juga menginstruksikan pengambilan server komputer dari kantor KPU dan menangkap politikus utama termasuk ketua partai berkuasa dan oposisi. 

Yeo telah mengakui bahwa ia menerima daftar penangkapan politikus utama dari mantan Menteri Kim termasuk Ketua DPR Woo Won-shik, Ketua Partai Demokrat Korea (DP) Lee Jae-myung, Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon, serta menginstruksikan tim penangkapan yang beranggotakan bawahannya.

Namun, Yeo mengklaim bahwa ia hanya mengikuti perintah sebagai pimpinan militer, dan tidak ikut serta dalam upaya aksi pemberontakan.

Permintaan surat penahanan oleh kejaksaan terkait darurat militer 3 Desember itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya surat penahanan terhadap mantan Menteri Kim Yong-hyun.