Setelah jabatan Presiden Yoon Seok Yeol dihentikan akibat pemakzulan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjalankan tugas serta kewenangan presiden.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dirinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas pemerintahan di masa sulit ini. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Pemerintah Seoul setelah keputusan dari rapat pleno parlemen pada hari Sabtu (14/12).

Perdana Menteri Han memantau pemungutan suara dari kediaman resmi Perdana Menteri. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri terlama, Han kini akan memegang tugas sebagai pengganti presiden setelah 8 tahun. 

Pada saat dokumen keputusan pemakzulan diserahkan ke kantor kepresidenan, tugas Presiden Yoon akan dihentikan dan Perdana Menteri Han akan menggantikan kewenangan presiden.

Diperkirakan proses tersebut akan memakan waktu beberapa jam hingga dokumen keputusan diserahkan, selama periode itu tugas dan kewenangan presiden akan tetap berlaku.

Pada tahun 2004, setelah pemungutan suara pemakzulan terhadap Presiden Roh Moo Hyun, tugas presiden dihentikan 5 jam kemudian, dan pada tahun 2016, setelah pemungutan suara pemakzulan terhadap Presiden Park Geun Hye, 3 jam setelahnya tugas presiden dihentikan.

Pengganti presiden akan mengambil alih sebagian besar kewenangan presiden menurut konstitusi, termasuk kekuasaan tertinggi militer, pemberlakuan atau penolakan undang-undang, pengangkatan dan pemberhentian pejabat serta lembaga konstitusional, dan kebijakan luar negeri.

Namun, tidak ada peraturan yang jelas mengenai sejauh mana pengganti presiden dapat menjalankan kewenangannya. Karena bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat, pengganti presiden hanya diperbolehkan menjalankan kewenangannya dalam batasan yang diperlukan untuk pengelolaan negara.

Selain itu, karena Perdana Menteri Han merupakan tersangka dalam kasus darurat militer dan Partai Demokrat mengangkat isu pemakzulan Perdana Menteri, ada opini yang menyebut bahwa akan sulit baginya untuk membuat keputusan seperti mengangkat menteri baru atau menolak undang-undang.

Namun, dengan situasi dimana kepala militer dan polisi telah ditahan, terdapat opini yang menyebut bahwa Perdana Menteri Han mungkin akan lebih aktif dalam menggunakan kewenangannya untuk mengisi kekosongan di bidang keamanan dan ketertiban.