Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, telah mulai melakukan agenda resmi pemerintah dan diplomatik, termasuk pembicaraan via telepon dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan gelaran pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea (DPR). 

Pembicaraan itu dilakukan pada hari Minggu (15/12) sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen Majelis Nasional akibat deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada tanggal 3 Desember lalu.

Dalam pembicaraan selama 16 menit tersebut, Han yang mengambil alih tugas presiden menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan akan memastikan kelangsungan kebijakan diplomatik dan keamanan tanpa hambatan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah bahwa seluruh urusan kenegaraan nantinya akan dilakukan secara ketat berdasarkan Konstitusi dan hukum yang berlaku. 

Selanjutnya Han juga mengimbau pentingnya untuk lebih memperkuat postur pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS untuk menghadapi tantangan bersama, seperti ancaman nuklir Korea Utara dan peningkatan kerja sama antara Moskow dan Pyongyang yang semakin mendalam dan terus berlanjut. 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joe Biden menyatakan keyakinannya terhadap ketahanan demokrasi Korea Selatan dan juga menegaskan kembali komitmen kedua negara terhadap penguatan aliansi bilateral yang tetap solid. 

Adapun Han juga memastikan dalam pembicaraan via telepon dengan Kepala Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan AS, Paul LaCamera pada hari Minggu (15/12), bahwa penguatan postur pertahanan gabungan bilateral yang solid, tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi provokasi militer Korea Utara, meskipun negara tengah menghadapi tantangan domestik. 

Di sisi lain, Han juga telah bertemu dengan Ketua DPR, Woo Won-shik untuk membahas langkah-langkah kerja sama antara partai berkuasa, oposisi, dan pemerintah. 

Tidak hanya itu, Han juga mengadakan pertemuan dengan para menteri dan penjabat menteri di setiap kementerian untuk kembali menyerukan upaya mereka dalam menyelesaikan kekacauan urusan negara lebih awal.